RI-Korea Gelar Lokakarya untuk Matangkan Uji Coba REDD+

Jun 21, 11 RI-Korea Gelar Lokakarya untuk Matangkan Uji Coba REDD+

Posted by in Hutan REDD

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Badan Kerja Sama Internasional Korea menggelar lokakarya untuk mematangkan program uji coba pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai bagian dari program kehutanan sosial yang mulai dicanangkan tahun ini. “Pejabat terkait...

read more

Solusi untuk Kebocoran REDD: Skema REDD-Pintar

Jun 09, 11 Solusi untuk Kebocoran REDD: Skema REDD-Pintar

Posted by in Internasional

Skema membayar penduduk negara berkembang agar menahan laju emisi karbon akibat penggundulan hutan dinilai rentan mengalami kebocoran. Pasalnya, pelestarian kayu di satu lokasi diikuti dengan penebangan di tempat lain karena penduduk membutuhkan kayu untuk kehidupan sehari-hari. “Negara maju harus lebih pintar dalam menahan...

read more

Ketakakurasian Peta Indikatif Inpres Moratorium Bisa Digugat

Jun 09, 11 Ketakakurasian Peta Indikatif Inpres Moratorium Bisa Digugat

Posted by in Hutan REDD

Akurasi Peta Indikatif yang terdapat dalam lampiran Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10/2011 tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dinilai meragukan. Pasalnya, berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh Greenomics Indonesia terhadap blok-blok hutan alam primer pada peta...

read more

Inpres Moratorium Tak Mampu Hindarkan Penebangan Hutan Primer

Jun 07, 11 Inpres Moratorium Tak Mampu Hindarkan Penebangan Hutan Primer

Posted by in Hutan REDD

Instruksi Presiden Nomor 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut diperkirakan tak mampu menghindarkan penebangan hutan alam primer. Hal ini dikarenakan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 Pasal 17 huruf (b) mengatur bahwa jika sebagian besar...

read more

Inpres Moratorium Dinilai Timbulkan Ketidakadilan

Jun 01, 11 Inpres Moratorium Dinilai Timbulkan Ketidakadilan

Posted by in Hutan REDD

Inpres No. 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang baru-baru ini dikeluarkan dinilai menimbulkan ketidakadilan bagi kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Pasalnya, inpres yang sering disebut sebagai Inpres Moratorium ini hanya mengatur masalah pangan dan...

read more