EDITORIAL: Menyoal Jumlah Anggota Delegasi Indonesia di Durban
Pada tanggal 18 Desember yang lalu, The Jakarta Post menerbitkan tulisan opini yang mempertanyakan apakah perlu Indonesia mengirim rombongan delegasi berjumlah besar ke negosiasi perubahan iklim internasional, seperti yang terjadi di Durban, Afrika Selatan.
Dalam tulisan tersebut, disebutkan bahwa Indonesia mengirim 230 orang anggota delegasi, yang merupakan rombongan terbesar kedua setelah Brazil dengan 289 anggota. Sebagai perbandingan, negara-negara ASEAN lain mengirimkan delegasi dalam jumlah anggota yang jauh lebih kecil, seperti Brunei dengan 12 anggota, Malaysia 22, Filipina 48, Singapura 49 dan Thailand 51.
Ada dua kritisi dasar yang disebutkan. Pertama, bahwa sebagian besar dari anggota delegasi Indonesia tidak berperan aktif dalam negosiasi politik di ruang sidang. Mereka kebanyakan adalah staf ahli dalam bidang teknis, ataupun aktivitas-aktivitas pendukung lainnya. Kedua, adalah berkenaan dengan harga yang harus dibayar untuk memberangkatkan delegasi sebesar itu, baik dalam konteks finansial maupun emisi karbon.
Media ini berada dalam posisi netral dalam menyoal isu ini. Namun demikian, mari kita telaah bersama mengapa jumlah delegasi Indonesia perlu menjadi sedemikian besar.
Di Durban kemarin, selain negosiasi di ruang sidang, Indonesia juga terlibat dalam beberapa Side Event serta menjadi tuan rumah bagi Paviliun Indonesia. Paviliun Indonesia inilah yang menyedot banyak tenaga untuk mengurusi kepentingan teknis dan logistiknya. Dapat dibayangkan, berapa jumlah tenaga yang diperlukan untuk mengurus sebuah Paviliun selama acara yang berlangsung kurang lebih dalam durasi 2 minggu. Ada masalah pergantian shift giliran kerja yang harus ditemukan solusinya.
Pertanyaan logis selanjutnya adalah: Apakah perlu Indonesia menggelar sebuah Paviliun seperti itu? Jelas, alasannya adalah untuk mempromosikan apa yang telah dilakukan Indonesia dalam konteks reduksi emisi. Namun lebih lanjut, media ini berpendapat bahwa ada muatan politis yang subtil dalam eksistensi Paviliun Indonesia di sana: yakni “menyentil” berbagai negara-negara yang selama ini menjadi batu sandungan bagi kemajuan negosiasi karena keengganan untuk mengikatkan diri dalam komitmen reduksi emisi secara legal, -baik dalam periode kedua Protokol Kyoto, maupun sebuah kesepakatan legal lanjutannya. Paviliun ini seakan berkata, “Indonesia sebagai negara berkembang telah melakukan hal ini? Mana komitmen kalian?” Jadi, dengan kata lain, kehadiran Paviliun Indonesia di sana tak hanya menjadi etalase promosi belaka, namun juga dapat dipandang sebagai sebuah manuver politik di luar ruang sidang yang dapat disejajarkan dengan lobi-lobi non-formal lainnya. Media ini mendukung penuh setiap usaha politik non-formal yang akhirnya secara kolektif berbuah pada hasil paket keputusan Durban Platform. Patut dicatat, bahwa di tengah-tengah kekurangannya, Durban Platform adalah suatu keputusan bersama dunia yang pertama kalinya berhasil merangkul negara-negara produsen emisi terbesar yang selama ini berseberangan, seperti AS, Cina dan India.
Jumlah anggota delegasi juga tak melulu harus diselaraskan dengan luas negara, jumlah penduduk, atau kawasan seperti ASEAN. Penilaian yang lebih tepat soal jumlah anggota delegasi harus berpusat kepada posisi krusial negara tersebut dalam peta perubahan iklim internasional. Dan kita tahu bahwa Indonesia memegang peran penting dalam hal ini mengingat jumlah luasan hutannya yang termasuk salah satu yang terbesar di dunia.
Isu kedua yang perlu dicermati adalah soal biaya. Khusus hal ini, kata “delegasi” masih sering dipahami sebagai rombongan yang menjadi utusan resmi, -dan dengan demikian dibiayai, oleh Pemerintah Indonesia. Namun, konteks biaya ini sesungguhnya telah mengalami perluasan kondisi, sehingga tidak semua dari anggota rombongan delegasi berangkat dengan biaya negara. Banyak di antaranya yang berangkat dengan pembiayaan sponsor seperti dari sektor swasta, LSM, atau lembaga donor lainnya.
Kendati demikian, media ini setuju bahwa dalam konteks emisi, ada biaya yang sebaiknya “ditebus” oleh delegasi Indonesia yang berjumlah besar tersebut. Alangkah baiknya jika emisi karbon dalam perjalanan ke Durban tersebut dapat ditebus dengan sebuah aktivitas offset karbon melalui penanaman pohon bersama, atau aktivitas semacamnya. Aktivitas semacam ini akan menjadi akhir yang manis bagi kerja keras yang dilakukan delegasi Indonesia di Durban.
