Durban dalam Bahasa Sederhana
PENGANTAR REDAKSI: Negosiasi perubahan iklim dipenuhi oleh istilah-istilah teknis yang seringkali menyulitkan pemahaman tentang apa sebenarnya yang dibahas. Sejalan dengan visi media ini, berikut adalah ulasan mengenai apa yang dicapai di Durban dalam bahasa yang mudah dipahami.
—-
Setelah momentum baik yang didapat tahun lalu di Cancun, mau tidak mau Durban harus meneruskan pembicaraan ke arah kesepakatan melanjutkan periode komitmen kedua Protokol Kyoto. Kyoto adalah sebuah persetujuan untuk menurunkan emisi yang periode komitmennya sendiri akan berakhir di tahun 2012, -jika tidak diperpanjang. Banyak pihak mengkritik Protokol Kyoto karena dua hal: Pertama, kegagalannya untuk mencakup semua pihak (AS sebagai salah satu negara produsen emisi terbesar di dunia tidak ikut meratifikasinya); dan kedua, tidak adanya sanksi hukum bagi negara-negara yang melanggar komitmen reduksi emisinya.
Hal ini mendasari gagasan bahwa diperlukan suatu kesepakatan hukum yang mengikat untuk menggantikan Protokol Kyoto. Inilah yang dibahas oleh kelompok kerja yang dikenal dengan AWG-LCA (Ad-hoc Working Group for Long-term Cooperative Action). Sayangnya, pembahasan sebuah kesepakatan baru membutuhkan waktu yang sangat lama mengingat banyaknya persoalan yang harus didiskusikan. Belum lagi jika kita mengingat maju-mundurnya negosiasi soal negara mana yang harus dilibatkan, dan seterusnya (AS hanya mau menandatangani sebuah kesepakatan jika negara-negara berkembang besar seperti Cina dan India juga diwajibkan untuk menurunkan emisinya. Cina dan India, hanya mau menurunkan emisinya secara sukarela, dengan alasan bahwa mereka adalah negara yang masih harus melakukan pembangunan secara luas.).
Karena itu, maka periode kedua komitmen reduksi emisi di bawah payung Protokol Kyoto masih perlu diteruskan, walaupun tidak sempurna. Yaitu, untuk memberi waktu kepada pembahasan sebuah kesepakatan legal baru yang lebih baik. Juga, untuk menjaga agar selama negosiasi kesepakatan baru berlangsung, tidak ada negara yang dapat dengan mudah mangkir dari komitmen untuk menurunkan emisi karbon.
Sekarang, mari kita menengok ke Durban. Sebenarnya, sebagian besar negara setuju akan periode kedua Kyoto, dan menandatangani kesepakatan legal iklim baru setelahnya. Tentu saja, ada beberapa hal yang masih harus disesuaikan soal berapa jumlah komitmen reduksi emisi yang harus disepakati, dan seterusnya. Tapi batu sandungan besarnya terletak pada negara-negara besar seperti AS, Cina dan India seperti yang telah dijelaskan di atas. Persoalannya, suatu persetujuan tentang iklim akan menjadi sia-sia jika tidak melibatkan negara-negara besar tersebut.
Uni Eropa (EU) mencoba melakukan terobosan dengan memperkenalkan proposal yang mereka sebut sebagai “EU Roadmap”. Proposal ini menyebutkan bahwa EU bersedia untuk mengikatkan diri kepada periode kedua Kyoto, jika negara-negara lain mau “diikat” oleh sebuah kesepakatan legal baru pada tahun 2015. Kendati dikritisi oleh beberapa negara, proposal ini mendapatkan dukungan luas dari sebagian besar peserta konferensi.
Lagi-lagi, India dan Cina memprotes keras proposal EU ini. India, melalui menteri lingkungannya, Jayanthi Natarajan, memprotes, “Apakah kami harus menulis cek kosong dan menggadaikan nasib serta penghidupan dari 1.2 milyar rakyat India?” Sementara itu, utusan Cina Xie Zhenhua menanyakan soal apa yang telah dilakukan oleh pihak negara maju yang dirasa “menodong” Cina agar mau diikat oleh kesepakatan legal. Ujarnya, “Apa yang membuat kalian bisa menyuruh kami melakukan hal ini? Kami telah dan sedang melakukan aksi nyata. Kami ingin melihat aksi nyata kalian.” Bagaimana dengan Amerika Serikat? Mereka bertahan dengan posisinya bahwa mereka hanya akan bergabung dalam kesepakatan legal jika Cina dan India ikut bergabung.
Untuk mengatasi kebuntuan ini, dilakukan negosiasi kecil antara EU dan India soal bahasa yang digunakan dalam dokumen proposal EU tadi. Hasilnya, India akhirnya setuju untuk menyepakati Durban Platform yang menyebutkan bahwa semua negara harus merundingkan dan menyetujui suatu kesepakatan legal yang mengikat pada tahun 2015.
Dengan setujunya India tadi, patut digarisbawahi bahwa Durban Platform menjadi keputusan pertama sepanjang sejarah di mana semua negara setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Tepatnya, Durban Platform menyebutkan bahwa semua negara berkomitmen akan sebuah kesepakatan legal pada tahun 2015, serta mengaplikasikannya pada tahun 2020.
Bagaimana dengan periode komitmen kedua Protokol Kyoto tadi? Dengan disetujuinya Durban Platform, EU dan beberapa negara maju lainnya setuju untuk mengikatkan diri pada periode kedua Kyoto. Kendati demikian, kebanyakan negara berkembang dan AS masih berada di luar itu. Artinya, mereka akan menurunkan emisi karbonnya sampai tahun 2020, namun secara sukarela.
Hal lain yang juga disepakati di Durban adalah suatu bentukan dana yang bernama Green Climate Fund. Badan ini akan menyalurkan sejumlah dana untuk membantu negara-negara miskin dalam memerangi dampak perubahan iklim. Selain itu, agenda REDD juga tetap berada di atas meja untuk dibahas sebagai bagian dari kesepakatan iklim yang baru nanti.
—-
Pertanyaan akhirnya adalah: Apakah Durban Platform ini merupakan keputusan yang bagus? Ada beberapa hal yang masih mungkin dibuat lebih baik. Ini mencakup hal-hal seperti bahasa hukum yang lebih kuat, dan pendapat yang mengatakan bahwa emisi karbon harus mencapai puncaknya (dan mulai diturunkan) pada tahun 2020 agar dunia terhindar dari kenaikan temperatur di atas 2 derajat Celsius.
Walaupun begitu, media ini memilih untuk tetap optimis dan menyambut baik kenyataan bahwa untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, tiga negara produsen emisi terbesar di dunia, AS, Cina, dan India, akhirnya setuju untuk mengikatkan diri pada sebuah kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Bagaimana dengan Anda?
