EDITORIAL: Kerentanan Iklim Terlihat Kontras, Lantas?
Petani Tajikistan, sebuah negara yang paling rentan akan dampak perubahan iklim
Banyak kalangan tak sepenuhnya memahami mengapa kalangan negara berkembang kadang terlihat enggan mengikatkan diri dalam komitmen reduksi emisi karbon dalam usaha global memerangi perubahan iklim dunia. Bukankah semua warga dunia memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyelamatkan planet ini?
Argumen tersebut memang sah, namun ada gunanya jika kita menelaah lebih lanjut alasan di balik posisi negara berkembang tersebut. Negara berkembang berpendapat bahwa negara maju yang memiliki tanggung jawab terbesar karena telah mengeluarkan emisi karbon sejak lebih dari seabad yang lalu. Sementara itu, negara berkembang lah yang sekarang ini berada dalam posisi memiliki resiko masalah perubahan iklim tertinggi. Artinya, negara maju harus membayar biaya yang diperlukan agar negara berkembang dapat melakukan pembangunan bersih sekaligus beradaptasi kepada perubahan iklim.
Poin ini seakan dipertegas oleh sebuah peta kerentanan iklim yang dikeluarkan oleh konsultan analis resiko Maplecroft. Peta ini mengukur resiko dampak perubahan iklim, seperti badai, banjir dan kekeringan, yang dibandingkan dengan kemampuan sosial dan finansial pemerintah dan komunitas kawasan yang terkait. Hasilnya? Belahan bumi utara yang kaya memiliki kerentanan yang rendah, sementara belahan bumi selatan yang miskin memiliki kerentanan yang sangat tinggi.
Pertanyaan selanjutnya adalah: Seberapa kontras perbedaan kerentanan antara dua kelompok tersebut? Untuk menjawabnya, mari kita telusuri bersama peringkat kerentanan berdasarkan peta tersebut. Tiga negara yang paling rentan adalah Haiti, Bangladesh, dan Zimbabwe. Baru di peringkat 103, sebuah negara maju tercatat dalam peringkat tersebut, -yaitu Yunani.
Dari 20 kota dengan pertumbuhan paling pesat di dunia, ada 6 kota yang disebut sebagai memiliki “resiko ekstrem”. Salah satunya adalah Jakarta, bersama dengan Calcutta, Manila dan Dhaka. Analis utama Maplecroft, Charlie Beldon, menuturkan,
“Kota-kota seperti Manila, Jakarta dan Calcutta adalah pusat pertumbuhan ekonomi yang vital. Namun, gelombang panas, banjir, kekurangan suplai air bersih, serta hujan badai sangat mungkin akan meningkat seiring dengan berjalannya perubahan iklim.”
Situasi yang kontras inilah yang mendasari posisi sebagian negara berkembang yang diuraikan di awal tulisan ini. Hanya saja, media ini tidak percaya bahwa posisi ini harus menjadi alasan macetnya negosiasi internasional perubahan iklim. Pada akhirnya, semua negara di dunia akan menderita akibat dampak perubahan iklim. Ini berarti semua negara harus bisa mendesain sebuah skema kerjasama yang adil, namun juga dapat ditindaklanjuti dengan cepat, sebelum semuanya terlambat.
Selamat bekerja, para negosiator..!
