EKSKLUSIF: Cancun dalam Bahasa Sederhana
COP-16 Cancun
Selama dua minggu, 29 November sampai dengan 10 Desember 2010, perwakilan dari hampir 200 negara berkumpul di Cancun, kota wisata di bagian selatan Meksiko, untuk bernegosiasi dalam kerangka konvensi PBB untuk perubahan iklim, sesi ke 16 (COP 16). Pertemuan ini sangat ditunggu-tunggu karena merupakan ajang pembuktian bahwa proses multilateral PBB masih efektif untuk dapat menyelesaikan tantangan perubahan iklim. Pada Konferensi serupa (COP 15) tahun lalu di Copenhagen, Denmark, seluruh dunia dibuat kecewa dengan tidak terwujudnya kesepakatan antar negara-negara yang terlibat tentang perjanjian mengikat yang membatasi emisi gas rumah kaca. Kegagalan di Copenhagen inilah yang mendorong dinyatakannya konferensi COP 16 di Cancun sebagai ajang untuk mengembalikan kepercayaan dunia pada proses perundingan multilateral PBB yang bersifat transparan, inklusif, dan adil.
Semenjak sebelum negosiasi dimulai, target yang dicanangkan untuk COP 16 adalah untuk membahas poin-poin yang diperlukan untuk mencapai perjanjian mengikat (legally binding agreement) pada COP 17 di Afrika Selatan tahun 2011. Poin-poin ini terutama tercantum dalam sebuah dokumen LCA -Long-term Cooperative Action atau Aksi kooperatif jangka panjang- yang dirancang untuk mengatur emisi gas rumah kaca secara global.
Beberapa topik utama yang dibahas pada konferensi ini adalah pembentukan sebuah Green Climate Fund yang berfungsi menampung dan menyalurkan dana bantuan kepada negara berkembang untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Topik lainnya adalah membentuk mekanisme reduksi emisi deforestasi dan degradasi hutan (REDD) di negara berkembang. Topik selanjutnya adalah tentang transfer teknologi dan pembangunan kapasitas (capacity building). Dibahas pula kemungkinan diperpanjangnya masa berlaku Protokol Kyoto.
Negosiasi berjalan secara intensif dan dipenuhi kejutan-kejutan seperti Jepang yang pada hari pertama menyatakan bahwa negaranya tidak mendukung perpanjangan apapun dari Protokol Kyoto. China, India dan sebagian besar negara berkembang lainnya menyatakan adanya kemungkinan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka di masa depan. Peristiwa saling menyalahkan antar Amerika Serikat dengan China yang mewarnai COP 15 tahun lalu di Copenhagen tidak terlalu terasa. Secara umum, suasana negosiasi di Cancun sangat kondusif dan negara-negara lebih siap untuk berkompromi demi tercapainya sebuah kesepakatan.
Posisi negara-negara dapat dibagi dalam dua kelompok besar, negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang, termasuk Indonesia, mengingatkan bahwa secara historis, negara-negara majulah yang memiliki andil terbesar dalam menumpuknya gas rumah kaca di atmosfir sehingga masuk akal bila mereka yang menanggung beban paling besar dalam hal reduksi emisi atau disebut juga mitigasi. Namun, negara berkembanglah yang akan terkena dampak paling besar dari perubahan iklim, sehingga negara maju perlu bertindak dengan cara membantu negara-negara berkembang, terutama negara yang sangat miskin (least developed countries-LDC) dan negara-negara yang sangat rentan (highly vulnerable countries) untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim yang menimpa negaranya, baik secara finansial maupun bantuan lainnya. Selain itu, negara berkembang juga menginginkan bantuan teknologi negara maju dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang rendah karbon.
Di lain pihak, posisi negara-negara maju sangat sulit karena sebagian besar masih dililit masalah ekonomi dan politik yang disebabkan oleh krisis keuangan global tahun 2008. Kondisi keuangan sebagian besar negara maju masih belum pulih secara memuaskan dan diperparah dengan krisis hutang dan defisit anggaran yang besar. Realita finansial ini menyebabkan negara-negara maju harus sebisa mungkin meminimalisir pengeluaran uang negara, termasuk bantuan bagi negara-negara miskin untuk masalah perubahan iklim. Inilah sebabnya sebagian besar negara maju menolak usulan negara-negara berkembang untuk membuat berbagai jenis komite (adaptasi, teknologi, mitigasi, dll) dan untuk membiayai dana adaptasi dan mitigasi di negara-negara berkembang. Dalam hal emisi gas rumah kaca, negara maju mengakui bahwa mereka memiliki andil paling besar, namun di sisi lain juga menyatakan bahwa negara berkembang akan menjadi penyumbang emisi yang semakin signifikan di masa depan sehingga perlu juga adanya pembatasan atau penurunan emisi gas rumah kaca.
Walapun perdebatan dua posisi tersebut berjalan sangat alot, Presiden dari konferensi ini, Menteri Luar Negri Meksiko Patricia Espinosa dan berbagai pimpinan dan pejabat negara terus mengingatkan semua pihak bahwa untuk mencapai kosensus, selalu diperlukan kompromi. Tidak mungkin mendapat semua poin poin negosiasi yang diinginkan oleh pihak sendiri, semua delegasi harus puas dengan satu kesepakatan adil yang menguntungkan secara kolektif. Pada pertemuan paripurna terakhir, semua negara kecuali Bolivia menyatakan setuju terhadap teks yang disusun oleh Presiden COP beserta 50 menteri dari berbagai negara. Seluruh delegasi menyatakan bahwa kepemimpinan Meksiko sebagai Presiden dan tuan rumah COP kali ini telah membangun kembali kepercayaan mereka terhadap proses multilaterisme, karena Meksiko telah berhasil menekankan transparansi dan keikutsertaan semua pihak dalam setiap langkah yang diambil.
Bolivia tidak setuju dengan hasil yang disepakati di Cancun ini karena menurut delegasi mereka, target-target pengurangan emisi sama sekali tidak cukup untuk menghindari efek-efek negatif dari perubahan iklim. Mereka juga meminta batas kenaikan temperatur rata-rata global yang jauh lebih ambisius daripada yang bisa disepakati oleh semua pihak.
Pada akhirnya, teks 32 halaman yang disebut Cancun Agreement menyatakan terbentuknya komite khusus dibawah UNFCCC untuk adaptasi perubahan iklim dan mekanisme transfer teknologi, terbentuknya mekanisme reduksi emisi dari sektor kehutanan (REDD+), disetujuinya proses monitor dan verifikasi untuk meningkatkan transparansi dari baik negara maju maupun berkembang, dan sebuah green climate fund yang akan berisi USD 100 milyar pada tahun 2020 untuk membiayai proses mitigasi dan adaptasi di negara berkembang. Konsisten dengan ekspektasi sebelum negosiasi mulai, pertemuan di COP 16 di Cancun ini tidak menghasilkan sebuah target angka untuk reduksi emisi.
Teks ini diadopsi oleh semua peserta negosiasi kecuali Bolivia dan akan maju menjadi teks yang mendasari pertemuan COP 17 di Durban, Afrika Selatan, pada tahun 2011, di mana target yang harus dicapai adalah sebuah legally binding agreement untuk menggantikan Protokol Kyoto yang habis masa berlakunya tahun 2012.
KREDIT FOTO: Gambar diambil dari sini.
