Area Hutan yang Mengalami Deforestasi

Zulfahmi, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, meminta pemerintah menempatkan masyarakat pada posisi penting sebagai aktor utama penerapan konsep REDD+ untuk pelestarian dan pencegahan degradasi kualitas lingkungan hutan, demikian berita yang dilansir ANTARA.

Zulfahmi berkata bahwa konsep REDD bisa menjadi pisau bermata dua. Ia memang memberikan keuntungan berupa dana kompensasi, namun di sisi lain juga berpotensi menempatkan masyarakat dalam posisi yang lebih sulit dari sebelumnya. Menurut Zulfahmi, pemerintah perlu menyusun skema pelaksanaan moratorium hutan secara transparan agar tidak merugikan masyarakat di sekitar hutan. Pelaksanaan konsep tersebut tentu memiliki konsekuensi berupa pengamanan dan penggunaan hasil hutan yang lebih ketat. Karena itu, sosialisasi dan penguatan kelembagaan masyarakat sekitar hutan perlu diperhatikan pemerintah dalam penyusunan konsep kerjasama pelestarian hutan Indonesia-Norwegia.

“Keuntungan dari moratorium hutan harus lebih banyak didapatkan masyarakat, karena itu dan pemerintah harus menempatkan masyarakat di posisi yang jelas yakni sebagai aktor utama,” ungkap Zulfahmi lebih lanjut. Hal tersebut bisa dimulai pemerintah dengan membenahi manajemen pengelolaan hutan yang mengakomodir hak hutan ulayat.