Perdagangan Karbon Akan Diatur Dalam Perundangan Energi Senat
John Kerry
Peraturan perundangan tentang energi Amerika, American Power Act, belum lama berselang dipublikasikan oleh para Senator AS demi mendapat pengesahan secepatnya. Peraturan ini ditujukan untuk penyusunan suatu sistem cap-and-trade (pembatasan emisi dan perdagangan kredit emisi) bagi para produsen emisi terbesar AS.
Secara sederhana, American Power Act memberi mandat bagi reduksi emisi yang berpotensi menyebabkan pemanasan global sejumlah 83% dari level tahun 2005, -untuk dicapai pada tahun 2020. Hal ini akan dicapai melalui skema cap-and-trade yang mencakup pembatasan atas sekitar 7.500 stasiun pembangkit tenaga dan pabrik yang sekarang mengeluarkan emisi karbon sebesar 25.000 ton per tahunnya.
Ke depannya, legislasi ini akan membatasi harga karbon di antara USD 12 – USD 25 per ton. Partisipasi dalam pelelangan dan pasar uang primer akan dibatasi hanya untuk mereka yang memenuhi syarat kompliansi. Pasar sekunder akan dibuka untuk semua pihak, namun akan beroperasi di atas basis tunai dan diatur dengan teliti.
Seperti yang diduga oleh banyak pihak, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) yang akan memiliki yurisdiksi atas perdagangan karbon di bawah payung Commodity Exchange Act. Mereka juga diberi kewenangan untuk melakukan limitasi untuk mencegah spekulasi berlebihan.
Sayangnya, para pelaku industri meraba bahwa legislasi ini akan sulit untuk mendapat pengesahan dalam tahun ini. Senator Republik Lindsey Graham menarik dukungannya atas peraturan ini karena perbedaan prioritas dengan kaum Demokrat dan Independen yang diwakili oleh Senator Kerry dan Lieberman. William Bumpers, partner bidang lingkungan dan kepala bidang praktek perubahan iklim dari firma hukum Baker Botts, mengatakan,
“(Saat ini) keadaannya sangat sulit untuk dapat menggerakkan UU ini melalui Senat, badan legislatif lainnya, dan mendapatkan pengesahan tahun ini. (Ini) mengingat agenda tentang reformasi finansial, kebutuhan untuk menunjuk Hakim Agung baru serta berbagai legislasi lain yang mutlak dibutuhkan.”
Ini diamini oleh Eileen Claussen dari Pew Centre on Global Climate Change yang menyebut,
“Setiap kesuksesan dalam Senat AS harus mendapat dukungan bi-partisan. Para senator harus bergerak cepat untuk memperjuangkan hal ini. Jika ini gagal, maka mutlak bagi Gedung Putih dan jajaran kepemimpinan Senat dari kedua partai untuk bekerja bersama demi sebuah langkah untuk pengesahan legislasi energi dan iklim dalam tahun ini.”
Perundangan ini memberi insentif bagi pengeboran lepas pantai, yang oleh banyak pihak dipandang sebagai kompromi politik untuk mendapatkan dukungan kaum Republik. Tapi, mengingat musibah Teluk Meksiko baru-baru ini, setiap negara bagian memiliki hak untuk menolak pengeboran minyak dalam batas 75 mil dari garis pantai mereka.
Selain itu, peraturan ini juga menyentuh isu-isu energi lainnya, termasuk pembangunan instalasi nuklir domestik, strategi penangkapan karbon, standar kinerja bagi stasiun pembangkit listrik tenaga batu bara, efisiensi energi dan energi terbaharukan, serta transportasi bersih. Ini memberikan daya tarik tersendiri bagi peraturan ini. Seperti komentar William Bumpers,
“Peraturan ini mengandung komponen-komponen kunci yang dibutuhkan untuk mendapatkan dukungan dari dunia industri, termasuk pengaturan lebih lanjut atas regulasi EPA dan program cap-and-trade regional milik negara bagian. Ia juga mengandung “pertukaran” yang diharapkan, yakni pembangunan instalasi migas domestik, serta dukungan bagi nuklir dan penangkapan karbon. Jadi, ada keseimbangan di sana untuk dapat meraih dukungan bi-partisan.”
Paling tidak, jika peraturan ini tidak mendapat pengesahan tahun ini, rancangan ini dapat berfungsi sebagai landasan kerangka kerja untuk legislasi yang dapat diratifikasi di masa depan.
BACA JUGA:
0 Komentar
Trackbacks/Pingbacks