Pembalakan Liar Ancam Proyek Reforestasi di Sumatra

Para pelaku pembalakan liar kian marak menyasar hutan di bawah manajemen komunitas di Sumatra Selatan.  Hal ini memunculkan pertanyaan seputar governansi kehutanan dan penegakan hukum seiring dengan persiapan Indonesia untuk mengambil keuntungan dari dana yang tersedia untuk pembayaran atas usaha konservasi dan reforestasi di...

lebih lanjut

Kompetisi Untuk Jabatan Tertinggi Bidang Iklim Semakin Memanas

Kompetisi untuk jabatan tertinggi bidang perubahan iklim di PBB semakin intens dengan bertambahnya jumlah kandidat yang berminat.  Setalah India dan Afrika Selatan menominasikan kandidatnya, Indonesia dan Kosta Rika pun kini menyatakan ambisinya atas pos Sekretaris Eksekutif UNFCCC. Sejauh ini, para pakar menduga bahwa penerus...

lebih lanjut

Indonesia Diundang Untuk Bergabung Dengan Kelompok BASIC

Tanpa banyak publikasi, bulan Maret ini Indonesia menerima undangan untuk bergabung dengan Brazil, Afrika Selatan, India dan Cina dalam kelompok BASIC yang menegosiasikan Copenhagen Accord dengan Amerika Serikat. Seperti yang disebutkan oleh Agus Purnomo, asisten khusus urusan perubahan iklim dari Presiden Susilo Bambang...

lebih lanjut

Sekjen PBB Minta Tinjauan Independen Atas IPCC

Ban Ki-Moon, sekretaris jenderal PBB, mengumumkan bahwa suatu tinjauan independen yang komprehensif atas IPCC akan dilakukan, -mengikuti seruan dari pemerintahan berbagai negara.  Ia menyebut bahwa para peneliti dari berbagai akademi di seluruh dunia akan mengambil bagian dalam proses peninjauan ini, yang akan dikepalai oleh...

lebih lanjut

Cina Tandatangani Copenhagen Accord

Kemarin, Cina akhirnya menyusul India dan membubuhkan tandatangan di atas kesepakatan Copenhagen Accord.  Cina menjadi negara terakhir dengan sistem ekonomi terbesar yang bergabung dengan kesepakatan ini. Dukungan formal Cina atas kesepakatan ini diwujudkan hanya beberapa jam setelah komitmen dari India.  Di bawah Copenhagen...

lebih lanjut

Dephut: Silakan Memperebutkan Hutan Lindung

Seakan tak memahami akar permasalahan dari soal perijinan Freeport yang diberitakan oleh media ini sebelumnya, pemerintah mengeluarkan dua peraturan kehutanan yang pada intinya mengijinkan penggunaan area hutan lindung untuk kepentingan komersial, -termasuk aktivitas pertambangan yang sebelumnya dilarang. Di bawah Peraturan...

lebih lanjut