Boediono: Pemerintahan Dunia Bergerak Terlalu Lamban
Menyitir kegagalan dunia internasional dalam bersepakat tentang langkah terbaik untuk menyikapi perubahan iklim, Wakil Presiden Boediono Kamis kemarin menyerukan peningkatan riset dan aksi untuk mitigasi dan adaptasi terhadap kondisi iklim yang terus berubah.
Antara lain, ia menyebutkan bahwa, “pemerintahan dunia meresponi (hal) ini terlalu lamban dan tanpa arah yang jelas untuk menyikapi masalah yang ada, (sehingga) mencetuskan dampak serius bagi kehidupan dan eksistensi kita sebagai umat manusia.”
Pernyataan ini dilontarkan pada pembukaan International Climate Change Workshop on Mitigation and Adaptation Strategies yang dilangsungkan di Universitas Indonesia, -serta dihadiri oleh 25 peneliti asing dari Association of Pacific Rim Universities World Institute (AWI).
Boediono mengatakan bahwa Protokol Kyoto tak memadai atau mendapat dukungan berarti sebagai sebuah mekanisme respon kepada masalah yang dihadapi dunia sekarang; -serupa dengan konferensi Kopenhagen yang gagal memberi hasil yang diharapkan. Selanjutnya, ia juga mengatakan,
“Kesepakatan (Kyoto) akan segera berakhir dan belum ada persetujuan serupa, -apalagi yang lebih baik-, yang siap untuk menggantikannya. Dihadapkan dengan masalah mendesak seperti krisis finansial dan ekonomi, dunia sepertinya tak memiliki tekad cukup untuk mengurusi masalah jangka panjang perubahan iklim yang tak kalah seriusnya.”
“Sebagai seseorang yang tinggal di kepulauan tropis, saya melihat dampak perubahan iklim sangatlah nyata. Sektor pertanian, perikanan, kehutanan dan suplai air telah sangat terpengaruh oleh perubahan ritme cuaca yang semakin tak dapat diprediksi.”
Sementara itu, Jim Falk, direktur riset perubahan iklim dari AWI, menyebut dua hal yang mutlak untuk direalisasi. “Kita harus dapat beradaptasi dengan peristiwa cuaca yang jauh lebih ekstrem seperti banjir dengan debit air yang tinggi, naiknya permukaan laut, penurunan populasi perikanan dan biota laut, dan lain-lain,” ucapnya. “Pada saat yang sama, kita juga harus memiliki kebijakan resmi untuk mereduksi dampak pemanasan global.”
