Menhut Tegur Freeport Soal Izin Pakai Hutan
Koran Bisnis Indonesia Senin lalu memberitakan bahwa Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan menegur PT. Freeport Indonesia karena tetap beroperasi meski belum menyelesaikan proses izin pinjam pakai hutan.
Dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR, Menhut mengatakan bahwa Freeport dan 11 perusahaan tambang lainnya belum mendapat izin tersebut, yang seharusnya diurus sebagai kelanjutan dari hak istimewa untuk melakukan tambang terbuka di hutan berdasarkan Perppu No.1/2004.
Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan surat teguran pertama kepada Freeport bernomor 606/2009 pada Agustus 2009. Zulkifli menegaskan, “Kami akan segera mengirimkan surat teguran kedua.”
Para anggota DPR bersuara senada saat menyatakan dukungan terhadap langkah Menhut untuk mentertibkan pertambangan di kawasan hutan. Markus Tari menyebut, “Menhut harus berani mengambil tindakan. Stop operasi kalau perlu.” Sementara rekannya, M.Prakosa, menyatakan, “Menhut bisa mengunci operasional tambang dengan membuat ketentuan, misalnya mengharuskan menyediakan lahan pengganti.”
Perusahaan tambang yang mendapat izin melakukan penambangan terbuka di hutan lindung meliputi PT Freeport Indonesia di Papua, PT Karimun Granit di Kepulauan Riau, PT Inco Tbk di Sulsel, Sulteng, Sultra, PT Indominco Mandiri di Kaltim, PT Aneka Tambang di Maluku Utara, PT Natarang Mining di Maluku Utara, dan PT Nusa Halmahera Minerals di Maluku Utara. Perusahaan lainnya itu, PT Pelsart Tambang Kencana di kalsel, PT Interex Sacra Raya di Kaltim dan Kalsel, PT Weda Bay Nickel di Maluku Utara, PT Gag Nikel di Papua, PT Sorikmas Mining di Sumut, dan PT Aneka Tambang di Sultra.
0 Komentar
Trackbacks/Pingbacks