Quo Vadis, Australia?
Terpilihnya Kevin Rudd sebagai perdana menteri Australia di tahun 2007 yang lalu meniupkan angin segar bagi kalangan pemerhati lingkungan hidup di seluruh dunia. Ini tak pelak karena kampanyenya yang memuat rencana legislasi skema emisi karbon yang didesain untuk mendesak warga Australia agar mengubah pola konsumsi energi mereka demi masa depan yang lebih baik.
Australia menyumbang hampir 1,5% dari emisi gas rumah kaca global, namun akibat produksi listriknya yang sebagian besar masih berbahan bakar batubara, negara ini juga tercatat sebagai salah satu penyumbang emisi terbesar per kapita di dunia. Inilah yang coba dibidik oleh Rudd dengan rancangan peraturannya yang boleh jadi akan membawa Australia sebagai salah satu otoritas terkemuka dalam reformasi global atas perubahan iklim.
Sayangnya, tepat pada 2 Desember yang lalu, rancangan legislasi tersebut ditolak oleh parlemen Australia. Sebenarnya, penolakan atau pengesahan sebuah rancangan undang-undang adalah hal biasa bagi badan legislatif mana pun di seluruh dunia. Yang menarik adalah apa yang terjadi di belakangnya.
Skema Rudd sebenarnya telah disetujui oleh majelis rendah parlemen, namun membentur tembok saat tiba di meja senat sebagai majelis tinggi, -di mana banyak oposisi politik Rudd dari Partai Liberal berada. Pada Agustus lalu, kelompok koalisi dan pihak independen di senat menolak skema tersebut. Saat itu, seorang pemimpin Liberal yang bernama Malcolm Turnbull mencoba membujuk partainya untuk membicarakan skema tersebut demi menjadikannya lebih “business-friendly”. Sebagai gambaran, pada tahun 2020, skema Rudd menyasar untuk mengurangi emisi karbon sebesar 5% dari level yang dicapai di tahun 2000, atau bahkan 25% tergantung dari apa yang dicapai dalam pembicaraan di Kopenhagen.
Tapi bahkan pengurangan sejumlah ini pun masih terlalu besar bagi kaum skeptis dari Partai Liberal yang dimotori oleh Nick Minchin, -yang sekaligus adalah pimpinan faksi partainya di senat. Ia menyebut aksi nyata tentang perubahan iklim sebagai plot ekstrem kiri untuk “men-deindustrialisasi dunia Barat” sesudah kejatuhan komunisme. Segalanya menjadi jelas karena tepat saat senat sedang bersiap untuk mengesahkan skema Rudd, Minchin dan beberapa figur lainnya menentang keras. Pada 1 Desember, anggota majelis mencopot Turnbull dan menggantikannya dengan seorang skeptis liberal bernama Tony Abbott.
Kejadiannya sungguh dramatis. Abbott mengalahkan Turnbull hanya dengan perbedaan sebesar satu suara. Sesudah menjabat, ia segera menghentikan segala bentuk komitmen terhadap skema Rudd dan menolaknya. Kendati demikian, dua wakil dari kubu Liberal menentang pemimpin baru mereka dan memberikan suara mereka untuk pengesahan rancangan tersebut. Salah satu dari mereka, Judith Troeth, menyebut, “ Musim kering telah menjadi lebih panjang. Curah hujan telah berkurang…. Saya percaya akan pemanasan global.”
Lebih luas lagi, debatnya lantas berkembang menjadi arah yang ingin dicapai oleh Partai Liberal ke depannya. Pandangan Turnbull yang bersifat moderat atas isu-isu sosial membuatnya kerap bersinggungan dengan kelompok tradisionalis partai. Tak lekang, ia pun hanya menjabat sebagai pemimpin selama 15 bulan. Penggantinya, Abbott, berada dalam golongan konservatif yang sama seperti John Howard, bekas perdana menteri sebelumnya yang mengacuhkan isu perubahan iklim selama hampir dari 11 tahun masa kekuasaannya. Tony Abbott menentang aborsi, riset stem-cell dan pernikahan homoseksual. Ia bahkan pernah menyebut gagasan bahwa perubahan iklim yang terjadi akibat campur tangan manusia sebagai “omong kosong belaka” ( “crap” ). Sekarang ia menyebut bahwa waktu itu ia berbicara secara hiperbolis, namun jelas kiranya di mana posisi Partai Liberal di bawah pimpinannya.
Tak pelak lagi, hal ini membawa tanda tanya besar bagi Australia, dan dunia luas pada umumnya. Tak dapat dihindari, orang pun kini mempertanyakan arah yang dituju oleh negara tersebut. Paling tidak, ada kegelisahan tentang apakah PM Kevin Rudd akan mencoba untuk mengesahkan skema emisi karbon untuk ketiga kalinya pada bulan Februari 2010 nanti.
Quo vadis, Australia?
